Rapat Dengar Pendapat Bahas Akses Layanan Publik Ramah Tuli di Jember

Jember,4 Agustus 2025 - Bidang PPPA DP3AKB menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Jember pukul 09.30 hingga 12.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekda, Komisi D DPRD, DP3AKB, Dispendik, Dinsos, Dinkes, Diskominfo, serta perwakilan dari Gerkatin dan JBI. Rapat ini bertujuan membahas kebutuhan komunikasi bagi masyarakat tuli dalam berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari pendidikan inklusif, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan.

Dalam forum ini, teman tuli menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Guru di sekolah-sekolah inklusi banyak yang belum menguasai BISINDO, bahasa isyarat yang lebih mudah mereka pahami, sehingga proses belajar mengajar belum berjalan optimal. Pelayanan publik juga masih dirasa belum inklusif; teman tuli kerap kesulitan mengakses layanan dasar di puskesmas, rumah sakit, maupun transportasi umum. Selain itu, mereka menghadapi keterbatasan dalam dunia kerja, di mana kesempatan untuk diterima bekerja di sektor formal maupun informal masih sangat sempit.

Aspirasi yang muncul dari pertemuan ini menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang ramah tuli dengan menempatkan minimal satu petugas yang mampu berbahasa isyarat di setiap instansi. Teman tuli juga berharap adanya sekolah inklusi di setiap kecamatan agar pendidikan lebih mudah dijangkau, serta pelatihan keterampilan yang terpisah dari peserta dengar agar metode pembelajaran lebih sesuai dengan kemampuan komunikasi mereka. Sementara itu, masalah kesenjangan akses dunia kerja masih menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya penolakan yang mereka alami.

Dalam rapat tersebut juga diingatkan bahwa Kabupaten Jember sebenarnya telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, hingga kini belum ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

Kegiatan yang berjalan lancar ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perbaikan layanan publik yang lebih inklusif, sehingga masyarakat tuli dapat merasakan kesetaraan dan kemudahan dalam mengakses hak-hak mereka di Kabupaten Jember.